MENUJU KESALEHAN POLITIK

 

Tiba-tiba saja kita ingat pesan Gus Dur itu tatkala menyaksikan berbagai dinamika sosial-politik akhir-akhir ini. Di berbagai media diungkapkan betapa proses demoralisasi partai politik secara sistematis terjadi. Kabar-kabar dari berbagai daerah tentang pembelian suara besar-besaran saat pemilu lalu. Antar politisi mulai tampak main sikut-sikutan.  Penanganan hukum masih berjalan terseok, khususnya kasus-kasus besar seperti BLBI dan century. Perilaku para petinggi partai dan anggota legislatif yang sangat pragmatis dan jauh dari rasa keprihatinan rakyat. Diramaikan lagi dengan kasus Mohammad Nazarudin.  Hal ini memperkeras suara gugatan kita, demorasi itu untuk siapa?

Demokrasi sebagai pilihan sistem bernegara-bangsa yang dianggap paling sesuai, seperti halnya system lainnya yang berserak di berbagai belahan dunia, pun digagas untuk tujuan mulia; kesejahteraan rakyat dan meningkatkan harkat martabat manusia. Demokrasi memandang penuh bahwa kekuasaan di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi mensyaratkan tegaknya supremasi hukum demi terjaminnya ketertiban dan keadilan. Dan di Indonesia, demokrasi juga mewajibkan etik penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai luhur bangsa ini.

Terjadi kesenjangan yang tajam antara tujuan demokrasi dan tujuan pelaku demokrasi, khususnya partai politik yang diujudkan oleh perilaku para elit dan kader-kadernya di eksekutif dan legislatif. Pragmatisme dan kepentingan pribadi yang kuat telah mengkaburkan tujuan demokrasi yang agung itu. Sehingga wajar, bila terdengar luas rasa ketidakpuasan dan hampir ketidakpercayaan di hati rakyat khususnya terhadap partai politik, yang justru merupakan lokomotif utama demokrasi.

Bila dari awal, saat mencari suara untuk kursi di DPR/DPRD sudah menghalalkan segala cara di pemilu, termasuk dengan membeli suara atau menipu suara rakyat. Langsung atau tidak juga dibantu oleh para penyelenggara pemilu (KPU). Bukan dengan kerja-kerja politik, membantu dan mendampingi rakyat dalam menghadapi masalah-masalahnya. Bukan dengan rajin bersilaturrahmi pada tokoh-tokoh masyarakat untuk belajar atau mendengarkan nasehat dan pandangan-pandangannya. Dan tidak melaksanakan peran agregasi kepentingan rakyat. Maka sosok yang lebih mirip ‘pedagang politik’ begini tentulah tak bisa diharapkan sebagai wakil rakyat, apalagi menjadi pemimpin rakyat.  

Sehingga logis bila banyak yang memandang bahwa sebagian besar eksekutif dan legislatif kita sibuk mencari ‘uang pengganti’, sekaligus ‘modal tambahan’ untuk pensiun atau persiapan pemilihan mendatang. Dan bukan sepenuhnya diabdikan untuk kepentingan rakyat. 

Sesungguhnyalah demokrasi juga mensyaratkan meleburnya kepentingan pribadi eksekutif, legislatif maupun para pengurus partai politik kedalam kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Adalah kader bangsa yang memiliki kematangan jiwa, karakter, keteladanan dan menyadari ‘maqom”-nya. Adalah kader bangsa yang memiliki ‘kesalehan politik’.  Yang memiliki ‘keberkahan’.  Tegas dan berani bersikap, mengambil tindakan untuk kepentingan orang banyak, meski tidak popular dan dimaki.

Memang, kanjeng Nabi Muhammad telah mengingatkan kita. Bahwa ada segumpal daging dalam tubuh manusia, jika itu baik maka pikiran, ucapan, dan tindakannya akan baik. Segumpal daging itu adalah hati. Dan dalam bernegara-bangsa, dalam berinstitusi, hatinya ada pada sang pemimpinnya. Maka kalau hati sang pemimpin baik, akan baiklah seluruh pikiran dan gerak langkah institusi itu. Akan terjaminlah tujuan demokrasi itu; meningkatkan kesejahteraan rakyat dan harkat martabat manusia. 

Dan Gus Dur selalu mengingatkan kita, hingga hari ini, bahwa hati (kejujuran)  harus menjadi dasar pijak laku demokrasi, laku bernegara-bangsa. Adalah nasehat untuk menjadi bangsa yang saleh. Karena kesalehan bersemayam didalam hati. Terutama, hati sang pemimpin!